Ungkap Kriteria Wapres Ideal Bagi Prabowo, PDIP Ngebet Kursi RI 2 ?

Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah

DEKANNEWS, JAKARTA - PDI Perjuangan mulai menunjukkan ketertarikannya terhadap posisi Wakil Presiden Republik Indonesia yang kini kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Partai berlambang banteng moncong putih itu bahkan secara terbuka menyampaikan pandangannya bahwa kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut layak diberikan kepada partai politik yang memiliki kekuatan besar di parlemen.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki sejumlah pilihan dalam menentukan sosok pengganti Gibran Rakanuming Raka. Menurutnya, terdapat tiga opsi yang dapat dipertimbangkan kepala negara untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.

Opsi pertama, Prabowo dapat memilih wakil presiden dari partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan, tetapi bukan berasal dari Partai Gerindra. Kedua, presiden dapat mengambil figur dari luar partai koalisi dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperkuat persatuan serya memperluas dukungan politik di parlemen maupun di luar parlemen.

Sementara opsi ketiga, Prabowo dapat menunjuk sosok yang tidak memiliki afiliasi dengan kelompok politik tertentu. Figur tersebut bisa berasal dari kalangan profesional, ulama, hingga budayawan, sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan presiden dalam memjalankan pemerintahan.

Meski demikian, Said menilai sosok dari kelompok politik menjadi pilihan ideal untuk mendampingi Prabowo. Ia berpandangan, calon wakil presiden tersebut sebaiknya berasal dari partai besar yang memiliki kekuatan signifikan di parlemen, bahkan jika memungkinkan merupakan partai dsengan jumlah kursi terbesar, serta mempunyai pengalaman dan rekam jejak di pemerintahan.

"Dari ketiga opsi tersebut, idealnya calon wapres dari kelompok politik, tetapi bisa memiliki bonding penuh dengan presiden, bisa memahami karakter presiden, dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres. Sosok itu dari kelompok politik yang besar di parlemen, bahkan kalau perlu yang terbesar di parlemen, tetapi memiluki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan, sehingga pengalamannya bisa digunakan untuk membantu presiden menyukseskan pemerintahannya," kata Said Abdullah, Jumat (13/11/2026).

Lebih lanjut, Said juga menekankan pentingnya menjaga soliditas kepemimpinan nasional apabila wakil presiden yang baru ditunjuk berasal dari partai politik. Menurutnya, figur tersebut harus mampu bekerja sama dengan Prabowo tanpa menciptakan persaingan kekuasaan di tingkat nasional.

"Meskipun dari kelompiok politik, tidak menjadi pesaing, atau matahari kembar kepemimpinan nasional. Duet ini bisa kembali dalam satu pasangan pada pemilu 2029 agar jejak keberhasilan pembangunan lebih terasa oleh rakyat," ujar Said.

Di sisi lain, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah menetapkan jadwal pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 2 Desember 2026. Agenda tersebut akan dilaksanakan melalui rapat paripurna di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan keputusan penetapan jadwal tersebut merupakan hasil rapat gabungan pimpinan dan fraksi MPR yanh digelar pada Jumat (13/11/2026). Pertemuan berlangsung tertutup dan dihadiri sembilan pimpinan MPR serta perwakilan fraksi dari DPR dan DPD.

"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan wakil presiden akan dilaksanakan pada Rabu 2 Desember 2026," kata Muzani.

Sebagai tahapan selanjuynya, MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon wakil presiden. Kedua nama yang diajukan kepala negara tersebut nantinya akan diproses dan dipilih melalui rapat paripurna MPR.

Selain itu, MPR juga membentuk tim verifikasi yang beranggotakan 5 persen dari seluruh anggota MPR. Tim tersebut bertugas memeriksa kelengkapan dokumen serta memastikan para calon wakil presiden yang diajukan telah memenuhi persyaratan sebelum mengikuti proses pemilihan. (Zat)